JAKARTA - Aktivitas masyarakat di Jakarta Pusat hari ini diperkirakan berjalan berdampingan dengan agenda penyampaian aspirasi oleh elemen buruh. Aparat keamanan meningkatkan kesiapsiagaan guna memastikan aksi unjuk rasa berlangsung tertib, aman, dan tidak mengganggu ketertiban umum di kawasan strategis ibu kota.
Peningkatan pengamanan dilakukan seiring rencana aksi penolakan terhadap penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026. Pemerintah dan aparat kepolisian menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dijamin, dengan catatan dilaksanakan secara damai dan bertanggung jawab.
Pengamanan Diperketat di Pusat Kota
Sebanyak 2.617 personel gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa penolakan UMP 2026 yang digelar elemen buruh di kawasan Jakarta Pusat, 30 Desember 2025.
Ribuan aparat tersebut berasal dari unsur kepolisian dan instansi terkait yang disiagakan di sejumlah titik strategis. Langkah ini diambil untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terjaga selama aksi berlangsung.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menegaskan bahwa kehadiran aparat bertujuan melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat. Ia menekankan bahwa pengamanan dilakukan dengan prinsip profesionalitas dan pendekatan persuasif.
"Kami menurunkan 2.617 personel gabungan untuk melayani kegiatan penyampaian pendapat di muka umum agar berjalan aman, tertib, dan kondusif," ujar Susatyo.
Menurutnya, aparat akan ditempatkan secara proporsional sesuai kebutuhan di lapangan. Pengamanan juga disesuaikan dengan dinamika massa yang hadir dalam aksi tersebut. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan sejak dini.
Aksi Buruh di Kawasan Gambir
Aksi unjuk rasa hari ini digelar oleh Pengurus Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (Perda KSPI) DKI Jakarta bersama sejumlah elemen massa lainnya. Lokasi aksi terpusat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, yang merupakan area vital pemerintahan dan aktivitas publik.
Pemilihan lokasi tersebut menjadi perhatian aparat karena tingginya mobilitas masyarakat di sekitarnya. Pihak kepolisian mengimbau seluruh peserta aksi untuk mematuhi ketentuan yang berlaku selama penyampaian pendapat.
Susatyo secara tegas meminta agar aksi dilakukan secara tertib dan tidak menimbulkan keresahan. Ia menekankan pentingnya menjaga fasilitas umum serta keselamatan bersama.
"Kami juga mengimbau agar aksi dilakukan secara damai, tidak anarkis, tidak membakar ban bekas, tidak merusak fasilitas umum, serta tidak melawan petugas," jelasnya.
Imbauan ini disampaikan sebagai upaya preventif agar aksi tidak berujung pada tindakan yang merugikan banyak pihak. Kepolisian berharap aspirasi dapat disampaikan secara elegan dan bermartabat.
Pendekatan Humanis Aparat Keamanan
Dalam pengamanan aksi ini, Susatyo memastikan bahwa seluruh personel yang diterjunkan tidak dibekali senjata api. Aparat diminta mengedepankan pendekatan humanis dan profesional dalam menjalankan tugas.
Langkah ini bertujuan menciptakan suasana yang kondusif antara aparat dan peserta aksi. Ia juga mengingatkan para orator agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak memprovokasi massa lainnya. Menurutnya, komunikasi yang baik akan membantu menjaga situasi tetap aman. Kepolisian membuka ruang dialog selama aksi berlangsung.
"Kami mengajak seluruh peserta aksi dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban. Sampaikan aspirasi dengan damai, karena keamanan dan kenyamanan adalah tanggung jawab kita bersama," ujarnya.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen kepolisian untuk melindungi hak menyampaikan pendapat sekaligus menjaga stabilitas keamanan. Kolaborasi antara aparat dan massa dinilai menjadi kunci keberhasilan pengamanan.
Rekayasa Lalu Lintas Bersifat Situasional
Selain pengamanan massa, kepolisian juga menyiapkan langkah antisipasi terhadap dampak lalu lintas. Rekayasa arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional sesuai kondisi di lapangan. Kawasan Monas dan sekitarnya berpotensi mengalami kepadatan selama aksi berlangsung.
Susatyo mengimbau masyarakat yang akan melintasi kawasan Jakarta Pusat agar mencari jalur alternatif. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan menjaga kelancaran aktivitas warga lainnya. Petugas lalu lintas disiagakan untuk mengatur arus kendaraan.
"Pengaturan arus lalu lintas bersifat situasional dan akan disesuaikan dengan eskalasi jumlah massa di lapangan. Kami mohon pengertian masyarakat atas potensi kepadatan yang terjadi," jelasnya.
Kepolisian berharap kerja sama masyarakat dapat membantu menciptakan situasi yang aman dan tertib. Dengan koordinasi yang baik, aktivitas penyampaian aspirasi dan kegiatan publik diharapkan tetap berjalan seimbang.